Pimpinan DPR meminta pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada 2020. Hal itu guna mengantisipasi Peraturan KPU (PKPU) didugat ke Mahkamah Agung (MA) atau PTUN.

Surat Ketua KPU NTT kepada KPU pusat tentang penerimaan dokumen dan meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinilai sebagai signal konspirasi.

Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

KPU Manggarai Barat (Mabar) diingatkan untuk tegas menolak calon bupati yang tidak memenuhi syarat Surat Keternagan Catatan Kepolisian (SKCK) alias cacat hukum.

Mendesak KPU, Pemerintah, dan DPR untuk menjamin, mengutamakan, dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara.

KPU diminta untuk membuat simulasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di zona merah pandemi Covid-19. Hal itu guna mengantisipasi klaster baru penyebaran Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Keduanya kompak kenakan kemeja warna hijau tosca. Sementara Airin Rachmi Diany berada di belakang mereka. 

Mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara atas kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pencairan dana kepada KPU dan Bawaslu penting segera dituntaskan agar tahapan pelaksanaan Pilkada tidak terhambat.