Perguliran KUR pertanian di seluruh daerah harus terus didorong sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas produktivitas, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Penyerapan KUR di Provinsi Maluku sejaih ini sudah berjalan dengan baik, dimana terjadi peningkatan daya serap antara pelaku usaha dengan gabungan kelompok tani.

Penyaluran KUR setiap bulan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan debitur yang tinggi.

Kehadiran SYL di Bumi Arung Palakka sejalan dengan tujuan program di Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian, memenuhi kebutuhan nasional, dan diikuti kesejahteraan petani.

Sistem logistik dan program KUR, kata Syahrul, dua kunci penting dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, terjadi PHK terhadap 3,05 juta orang selama Pandemi Covid-19.

Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mempercepat realisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Pembangunan serta penguatan sektor pertanian memiliki urgensi sendiri terhadap kewajiban sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya. Maka dari itu, program-program yang berorientasi kemajuan pertanian mesti didorong dengan optimal.