TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 ini merupakan produk penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia tidak bisa dilepaskan dari semangat reformasi 1998 dan perubahan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada periode 1999–2002
Sekretariat Jenderal MPR RI dan UGM Jalin Kerja Sama Penguatan Kajian Ketatanegaraan
Aceh bukan hanya provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, tetapi juga daerah yang menyandang status istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Taufik Basari : Komisi Kajian Ketatanegaraan akan Libat Masyarakat Dalam Mengkaji Sistem Ketatanegaraan
Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Gelar Rapat Pleno Penutupan Akhir Masa Bakti 2019-2024
Pimpinan MPR RI dan Ketua Umum PKB Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan