Isu pembatalan revisi UU Pemilu sebagai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 terus menuai kritik dan panen hujatan.

Waketum PKB, Jazilul Fawaid meminta Demokrat tidak menebar kecurigaan. Apalagi menyangkut keluarga Presiden Jokowi

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman curiga kegigihan Demokrat yang menginginkan Pilkada serentak dilakukan pada 2022 sebagai langkah memajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, Demokrat jangan hanya berpikir tentang kekuasaan, terlebih sampai mengorbankan keselamatan masyarakat.

Sikap inkonsistensi pemerintah dan para partai politik (Parpol) di DPR RI terkait usulan rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tentang revisi UU Pemilu 7/2017 dan UU Pilkada 10/2016 dipertanyakan Partai Demokrat. 

Kalangan dewan meminta aparat penegak hukum Polri untuk mendalami ikhwal Orient P Riwu Kore yang memperoleh status kewarganegaraannya dan dokumen identitas pendukung sebagai  pasangan calon dalam Pilkada Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wacana normalisasi pelaksanaan Pilkada serentak nasional yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terus menuai komentar dari berbagai kalangan.

Pelaksanaan pilkada yang semestinya dilaksanakan pada 2022 dan 2023, tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, tak perlu diundur ke 2024 dibarengkan serentak dengan Pilpres dan Pileg.

Laksanakan dulu Pilkada Serentak 2024 sesuai UU, setelahnya baru dievaluasi.