Demi menjaga keselamatan lingkungan satuan pendidikan, pemerintah pusat meminta guru maupun siswa yang tidak dalam kondisi prima untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran secara daring.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan bahwa penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) tetap harus memperhatikan zona masing-masing daerah.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dihentikan sementara di provinsi yang mengalami lonjakan tertinggi kasus Covid-19.

Dikatakan, penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik wajib juga dilindungi dari penularan Covid-19.

Melihat  perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi bagi guru dan pengelola Madrasah belum terdata dengan valid, persiapan madrasah juga belum maksimal, sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur

Kasubdit Kurikulum KSKK Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Hidayatullah mengatakan pihaknya juga telah menetapkan sejumlah ketentuan bagi madrasah yang menjalankan proses pembelajaran, antara lain menjaga protokol kesehatan.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Nunuk Suryani, penuntasan kurikulum bukan indikator keberhasilan pembelajaran di kelas.

Kalangan dewan meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan berlangsung Juli 2021 mendatang.

Komisi X DPR RI mendukung perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang berlangsung Juli 2021 mendatang.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021. PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu.